Collaborative Governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Garut (Studi pada Kartu Identitas Anak)
DOI:
https://doi.org/10.52496/identitas.v6i1.924Kata Kunci:
Pelayanan Publik, Kartu Identitas Anak, Disdukcapil, Kolaborasi Lintas Sektor.Abstrak
Abstrak
Peningkatan efektivitas pelayanan publik menjadi tantangan penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai inovasi administrasi kependudukan bertujuan memberikan identitas resmi bagi anak sejak dini. Namun, implementasinya di Kabupaten Garut menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance dalam pelayanan KIA di Disdukcapil Garut dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi antara Disdukcapil, sekolah, HIMPAUDI, sektor swasta, dan masyarakat telah membentuk praktik collaborative governance yang efektif, terutama melalui layanan kolektif dan program jemput bola. Kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan SDM masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan model collaborative governance di sektor administrasi publik, serta rekomendasi praktis bagi pengembangan strategi kolaboratif yang lebih inklusif dan responsif.
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Intan Widiarti, Yayan Andri, Meti Mediyastuti Sofyan, Ai Nunung

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


