Jurnal Identitas

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Dalam Upaya Penanganan Sampah Laut

Safaruddin Safaruddin — Sel, 31 Des 2024 00:00:00 +0700

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Gerakan Nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, untuk mengetahui pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, untuk mengetahui cara penanggulangan sampah di pesisir dan laut, untuk mengetahui mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakkan hukum, dan untuk mengetahui penelitian dan pengembangan dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 dalam upaya penanganan sampah laut. Sumber data diperoleh dengan cara Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melihat pada proses implementasinya pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa terus meningkatkan dukungan dan partisipasi dalam upaya pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah

Pengambilan Keputusan Adaptif di Kementrian Pekerjaan Umum dalam Penanganan Bencana Banjir: Studi Kasus Respon Infrastruktur Darurat di Gede Bage

Sel, 31 Des 2024 00:00:00 +0700

Banjir menjadi bencana alam yang sering melanda Indonesia, salah satunya di wilayah Gede Bage, Kota Bandung, akibat meluapnya Sungai Citarum, sedimentasi berat, dan sistem drainase yang buruk. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengambilan keputusan adaptif oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menangani banjir di kawasan tersebut. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan, dengan data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan adaptif dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan banjir, pembangunan infrastruktur darurat, dan koordinasi lintas instansi. Namun, implementasi kebijakan menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Meskipun kebijakan yang diterapkan telah mengurangi genangan air di beberapa titik, solusi yang diberikan masih bersifat sementara. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antarinstansi, edukasi masyarakat, optimalisasi teknologi pemantauan, serta pengembangan infrastruktur jangka panjang untuk meningkatkan efektivitas mitigasi banjir di masa depan.

Pendekatan Multi-Disiplin dalam Pengambilan Keputusan Di Kementerian Ketenagakerjaan: Integrasi Aspek Ilmu, Seni, dan Kepemimpinan

Tati, Qurni Padila, Alnofika, Fitriani, Isna Nurul — Sel, 31 Des 2024 00:00:00 +0700

Pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan memerlukan pendekatan multi-disiplin yang mengintegrasikan aspek ilmu, seni, dan kepemimpinan. Pendekatan ilmiah memberikan dasar berbasis data melalui riset dan analisis untuk memahami isu ketenagakerjaan secara komprehensif, sedangkan seni mencakup kreativitas, intuisi, dan empati dalam merespon kebutuhan sosial. Kepemimpinan berfungsi sebagai penghubung yang memastikan integrasi antara ilmu dan seni berjalan efektif serta menciptakan kebijakan yang inklusif dan adaptif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kajian literatur dan studi kasus di Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan multi-disiplin mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, menjadikan kebijakan lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Sinergi antara data, pendekatan humanis, dan kepemimpinan strategis penting untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era globalisasi dan transformasi digital.

Pengambilan Keputusan di Kementerian Investasi dalam Kondisi Multi- Stakeholder: Studi Kasus Proses Negosiasi dan Implementasi Kebijakan Hilirisasi Industri Pertambangan

Sel, 31 Des 2024 00:00:00 +0700

Sektor pertambangan adalah pilar ekonomi utama di Indonesia, secara signifikan berkontribusi terhadap PDB dan devisa negara. Namun, dominasi ekspor mineral mentah telah menghasilkan penambahan nilai domestik yang minimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan hilirisasi mineral melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengolahan dan pemurnian produk pertambangan dalam negeri, menciptakan peluang ekonomi sekaligus mengatasi tantangan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Studi ini mengeksplorasi proses pengambilan keputusan di Kementerian Investasi selama negosiasi dan implementasi kebijakan hilir. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian mengungkapkan dinamika dan strategi utama dalam mengelola kepentingan yang saling bertentangan di antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan tambang, komunitas lokal, dan organisasi lingkungan. Temuan tersebut menyoroti pentingnya transparansi, kolaborasi pemangku kepentingan, dan investasi berkelanjutan untuk efektivitas kebijakan.

Pengambilan Keputusan Strategis dalam Situasi Darurat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Studi Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Becana Alam Cianjur

Debi Oktaviani, Febi Pebrianti, Ai Nunung, Muhammad Irhamuddin, Al Kahfi Kaufua — Sel, 31 Des 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji pengambilan keputusan strategis dalam situasi darurat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui studi kasus percepatan pemulihan ekonomi pasca-gempa bumi di Kabupaten Cianjur pada November 2022. Gempa dengan magnitudo 5,6 tersebut menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, pemukiman, dan fasilitas publik, serta berdampak signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bappenas dalam merumuskan kebijakan percepatan pemulihan, termasuk strategi intervensi pembangunan, pengalokasian anggaran, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan, dengan metode pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan strategis diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat, alokasi sumber daya yang terbatas, dan pentingnya sinergi antar-lembaga. Temuan utama mengungkapkan bahwa keberhasilan pemulihan dipengaruhi oleh kecepatan respons, akurasi data bencana, dan kolaborasi multisektor. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pengambilan keputusan dalam situasi darurat dan relevansinya bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pendidikan di Kementerian Dikdasmen

Sel, 31 Des 2024 00:00:00 +0700

Pengambilan keputusan berbasis data telah menjadi pendekatan strategis dalam pengelolaan kebijakan pendidikan di era modern. Namun, tantangan tetap muncul ketika pendekatan ini harus diselaraskan dengan kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari konteks sosial dan budaya Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana integrasi antara data yang terukur dan kearifan lokal dapat memberikan solusi yang lebih adaptif dalam merumuskan kebijakan pendidikan, dengan fokus pada studi kasus di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi proses pengambilan keputusan, tantangan, dan hasil implementasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan data yang valid dan relevan, ketika digabungkan dengan nilai-nilai kearifan lokal, mampu menciptakan kebijakan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Juga merekomendasikan strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pendidikan untuk memastikan harmonisasi antara inovasi berbasis data dan penghormatan terhadap kearifan lokal.

Pendekatan Ilmiah dan Kreatif dalam Pengembangan Kebijakan Transportasi Berbasis Data di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: Studi Kasus Sistem Integrasi Transportasi Umum

Sel, 31 Des 2024 00:00:00 +0700

Di era digital saat ini, pengembangan kebijakan transportasi berbasis data telah menjadi pendekatan yang lebih strategis untuk mengatasi tantangan yang sangat kompleks di dalam sektor transportasi darat. Adapun penerapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui studi dokumen ini dengan melibatkan pengumpulan data dan analisis data berbasis teknologi untuk memahami kebutuhan pengguna, pola perjalanan, serta potensi akan peningkatan konektivitas antar moda dengan pendekatan yang diterapkan melalui inovasi desain layanan, kolaborasi antar lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Transportasi memegang peranan sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, menggerakan ekonomi, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Namun, ada juga tantangan yang kompleks diantaranya kemacetan, polusi udara dan ketidakmerataan akses transportasi, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis data dalam pengembangan kebijakan transportasi. Di tengah era digital, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menghadapi kebutuhan yang sangat mendesak untuk memanfaatkan teknologi dan data sebagai landasan dalam merancang kebijakan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Implementasi sistem terintegrasi transportasi tetapi juga mendorong terciptanya layanan transportasi yang lebih koordinasi dan ramah pengguna.