Jurnal Identitas

Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Disdukcapil Kabupaten Barru

Safaruddin — 2026-08-31

Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi teknologi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pegawai Disdukcapil serta masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan layanan berbasis digital seperti sistem antrean elektronik, pelayanan administrasi daring, dan pemanfaatan media informasi digital mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan. Meskipun demikian, implementasi transformasi digital masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. Penelitian ini menegaskan bahwa inovasi teknologi tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi birokrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kota Makassar

Putri Dzakilla Handayani — 2026-08-31

Pelayanan publik merupakan cermin paling nyata dari kualitas tata kelola pemerintahan daerah sekaligus barometer kepercayaan warga terhadap aparatur negara. Penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam bagaimana masyarakat Kota Makassar memaknai, merasakan, dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang mereka terima, dengan fokus pada tiga sektor kritis: administrasi kependudukan, layanan kesehatan dasar di Puskesmas, dan layanan perizinan usaha. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap 32 informan yang dipilih secara purposif, observasi partisipatif di enam titik layanan, serta kajian dokumen resmi pemerintah kota. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Temuan penelitian mengungkap empat tema sentral yang terjalin secara kompleks: (1) ambivalensi pengalaman layanan yang diwarnai oleh harapan tinggi namun realitas yang kerap mengecewakan; (2) budaya birokratis yang masih didominasi logika prosedural ketimbang orientasi pada kebutuhan warga; (3) ketimpangan kualitas layanan yang signifikan antara wilayah pusat dan pinggiran kota; serta (4) potensi transformasi digital yang belum sepenuhnya terealisasi akibat kesenjangan literasi dan infrastruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi pelayanan publik di Kota Makassar memerlukan transformasi kultural yang lebih mendasar yaitu melampaui sekadar pembenahan prosedural atau digitalisasi superfisial menuju budaya pelayanan yang menempatkan martabat dan kebutuhan warga sebagai titik sentral penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi Kepemimpinan Camat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Makassar

NINA AGUSTINA — 2026-08-31

Penelitian ini membahas strategi Kepemimpinan Camat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Makassar sebagai respons atas masih rendahnya kinerja layanan administrasi dan tingginya kompleksitas keluhan masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi dan permasalahan pelayanan administrasi kependudukan, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kualitas pelayanan, serta merumuskan strategi kepemimpinan Camat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pimpinan kecamatan, para kepala seksi, aparatur garda depan (front office), serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi strategi Kantor Kecamatan Makassar mengindikasikan perlunya penerapan strategi turnaround, yaitu pembenahan kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi prioritas yang dihasilkan meliputi restrukturisasi gaya kepemimpinan menjadi directive-supportive, perbaikan manajemen kualitas jasa sesuai standar operasional prosedur, penghapusan praktik favoritisme melalui sistem antrean transparan, serta pemanfaatan layanan pengaduan berbasis digital (WhatsApp Center). Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi antara penguatan komitmen pengawasan internal pimpinan dan pemanfaatan peluang digitalisasi daerah. Penelitian ini dibatasi pada aspek manajerial, pengawasan, dan langkah strategis operasional pelayanan serta belum mengkaji secara mendalam aspek politik praktis kepala wilayah dan keuangan kecamatan secara makro.

Kata kunci: kualitas pelayanan publik; pelayanan kecamatan; strategi kepemimpinan; SWOT.

Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital dan Capacity Building dalam Meningkatkan Keterampilan Komunikasi dan Pelayanan Pariwisata Desa Warnasari

Ai Nunung — 2026-08-31

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan publik berbasis digital dan capacity building dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan pelayanan pelanggan bagi pelaku pariwisata di Desa Warnasari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori capacity building dari Merilee S. Grindle digunakan untuk menganalisis dimensi pengembangan sumber daya manusia (human resource development), penguatan organisasi (organizational strengthening), dan reformasi kelembagaan (institutional reform). Selain itu, dimensi pelayanan publik berbasis digital menurut Indrajit meliputi efisiensi pelayanan, transparansi informasi, aksesibilitas layanan, responsivitas digital, dan integrasi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi dan pelayanan pelanggan berbasis digital mampu meningkatkan kompetensi pelaku wisata dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif, responsif, dan profesional kepada wisatawan. Penguatan organisasi terlihat melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi dan pelayanan wisata yang terintegrasi. Reformasi kelembagaan didukung oleh peran pemerintah desa dalam pengembangan kebijakan dan fasilitas pelayanan wisata berbasis teknologi. Implementasi pelayanan publik digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan wisata, kemudahan akses informasi, kepuasan wisatawan, serta daya saing pariwisata Desa Warnasari secara berkelanjutan.

Kata Kunci: inovasi pelayanan publik, capacity building, pelayanan digital, komunikasi pelayanan, pariwisata desa.

Implementasi Aplikasi E-Layanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang

Mahran Daud Ibrahim — 2026-09-04

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang mendigitalisasi pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Aplikasi E-Layanan PBB, sebagai respons atas kendala pelayanan konvensional seperti antrean panjang dan keterbatasan waktu layanan yang berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian bertujuan mengetahui implementasi, faktor penghambat, serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan aplikasi tersebut. Kajian teoritis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, terdiri atas pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan perangkat desa/kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi E-Layanan PBB secara umum dapat dikatakan belum baik, hal tersebut ditunjukan dimana dimensi disposisi berada pada kategori baik, sementara dimensi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sosialisasi, jumlah operator, serta sarana pendukung. Kemudian adanya faktor penghambat yang ditemukan meliputi belum optimalnya sosialisasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketidakseimbangan beban kerja akibat terbatasnya jumlah operator. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui pelatihan, penyediaan pedoman, koordinasi, evaluasi, peningkatan fasilitas, dan penguatan pembagian tugas.

Formulasi Kebijakan Sekolah Maung (Manusia Unggul): Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pendidikan di Jawa Barat

Sindy Oktaviani — 2026-08-31

Abstract

The Maung School (Superior Human) Program is a policy innovation of the West Java Provincial Government aimed at improving the quality of education through the establishment of superior schools based on the development of academic and non-academic potential, character, and local wisdom. This study analyzes the policy formulation process of the Maung School Program as a regional government strategy for education development in West Java Province, using the Multiple Streams Framework (MSF) proposed by Kingdon. A qualitative descriptive method was applied, with data obtained through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review. Research informants consisted of officials of the West Java Provincial Education Office, students who were accepted and rejected in the Maung School Program, and their parents. Data were analyzed following the interactive model of Miles and Huberman, comprising data collection, condensation, display, and conclusion drawing, and validated through source triangulation. The results show that the policy was formed through the intersection of problem, policy, and political streams that opened a policy window, supported by policy entrepreneurs from the provincial government. The program has the potential to improve education quality through curriculum strengthening, teacher development, technology-based learning, and character education, while also facing challenges related to equity of access, transparency of selection, and the widening gap between superior and regular schools.

Collaborative Governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Garut (Studi pada Kartu Identitas Anak)

Intan Widiarti — 2026-08-31

Abstrak

Peningkatan efektivitas pelayanan publik menjadi tantangan penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai inovasi administrasi kependudukan bertujuan memberikan identitas resmi bagi anak sejak dini. Namun, implementasinya di Kabupaten Garut menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance dalam pelayanan KIA di Disdukcapil Garut dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi antara Disdukcapil, sekolah, HIMPAUDI, sektor swasta, dan masyarakat telah membentuk praktik collaborative governance yang efektif, terutama melalui layanan kolektif dan program jemput bola. Kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan SDM masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan model collaborative governance di sektor administrasi publik, serta rekomendasi praktis bagi pengembangan strategi kolaboratif yang lebih inklusif dan responsif.