KEPEMIMPINAN POPULER DALAM PERSPEKTIF SOCIAL MEDIA POLITICA (Studi Kepemimpinan Ketua DPR Periode 2019-2024)

Abstrak

Dunia politik dan perkembangan media sosial, dijadikan dua sisi mata uang bagi para aktor politik. Di satu sisi keberhasilan memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan dukungan positif, akan tetapi disisi lain media sosial beresiko merusak citra. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kepemimpinan populer dalam perspektif social media politica (studi kepemimpinan ketua DPR RI Periode 2019-2024). Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang memprioritaskan studi literatur. Analisis dilakukan pada artikel dan dokumen maupun sumber sejenis terkait kepemimpinan ketua DPR RI di media sosial. Hasilnya, kepemimpinan populer ibu Puan Maharani tidak terlepas dari posisi dan kedudukannya sebagai ketua DPR RI periode 2019-2024. Dalam media sosial, semua aktivitas ibu Puan Maharani sebagai pejabat publik dapat disebarluaskan secara massif. Pemanfaatan media sosial dengan baik, memiliki tendensi menaikan kans untuk diketahui publik secara luas, kemudian menjadi sebuah peluang untuk publik tahu apa yang mereka kerjakan. Sehingga melalui cara tersebut, publik selaku pengguna media sosial dapat menilai produktivitas pejabat publik. Hanya saja yang menjadi kekhawatiran adalah apa yang disebarluaskan di media sosial bersifat kontradiktif. Sehingga yang dikonsumsi publik terlihat manipulasi atau pencitraan semata. Kepemimpinan populer dalam sosial media ini menjelaskan bahwa media sosial membuka ruang komunikasi dan mengambil perhatian dari publik karena adanya sebuah kepentingan yang memberikan personal branding atau citra. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemenuh kebutuhan dalam dunia perpolitikan. Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI 2019-2024 telah menunjukkan kepopulerannya dengan membangun citra di sosial media. Akan tetapi, kepopupelarn tersebut dinilai tidak berimbang dengan perilaku kontradiktif yang ditunjukkan di sosial media.

Kata kunci : Kepemimpinan Populer, Sosial Media, Politik