Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung
Oleh: Erry Iriantie, Hanif Hegar R, Taufiq Hidayat, Yayu Wulan, Fatmawati
erry.iriantie97@gmail.com, hanxraw@gmail.com, hidayattotaufiq@gmail.com,  yayuwulanh2000@gmail.com, imakkacici64@gmail.com, 

Abstrak
BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Namun harapan itu masih belum terpenuhi hingga sekarang, dari beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa BUMdes tidak bergerak layaknya harapan pemerintah karena berbagai alasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui BUMdes beserta implikasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasilnya, proses pemberdayaan masyarakat melalui program BUMdes di desa Laksana, salah satunya yaitu dengan memberikan modal kepada masyarakat, pemasaran, kemitraan serta penguatan kelembagaan serta dampak dengan adanya BUMdes adalah bertambahnya modal usaha, meningkatnya pemberdayaan masyarakat, kemudahan mendapatkan sarana pertanian, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta kehidupan sosial.
Kata kunci: BUMDes, modal usaha, pemberdayaan masyarakat, 

Abstract
BUMdes (Village Owned Enterprises) is a village business institution managed by the community and village government in an effort to strengthen the economy and be formed based on the needs and potentials of the village. But that hope has not been met until now, from some previous research mentions that BUMdes did not move like the government hopes for various reasons. The purpose of this research is to describe and review community empowerment through BUMdes and its implications. This research uses qualitative approach with case study type. As a result, the process of community empowerment through the BUMdes program in Laksana village, one of which is by providing capital to the community, marketing, partnerships and institutional strengthening as well as the impact with the bumdes is the increase of business capital, increased community empowerment, ease of obtaining agricultural facilities, increasing people's income, and social life.
Keywords: BUMDes, business capital, community empowerment 

Pendahuluan 
Berdasarkan program Nawa Cita Jokowi dan Jusuf Kalla yang akan membangun Indonesia melalui pinggiran yaitu daerah pedesaan, dengan empat program utama, yang salah satunya adalah BUMdes (Badan Usaha Milik Desa). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut: (1) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). (2) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif. (3) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. (4) BUMdes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa (Kementrian Desa Daerah tertinggal, 2019).
Seperti yang diketahui bahwa masih banyak desa dengan kategori sebagai desa tertinggal daripada kategori desa maju. Strategi yang tepat untuk mendorong berkembangnya BUMdes sebagai salah satu unit lembaga kredit desa adalah model kemitraan terpadu, di mana model tersebut sangat diperlukan dalam sebuah lembaga kecil agar dapat menjalin kemitraan dengan pihak yang lebih besar seperti pihak swasta. Karena salah satu tujuan berdirinya BUMdes adalah menjembatani antara masyarakat desa dengan pihak pasar (Wiagustini, 2015).
Desa Laksana kecamatan Ibun kabupaten Bandung merupakan desa yang dikenal dengan wilayah yang memiliki sumber daya alam dengan hasil pertanian yang baik dan telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2017. BUMdes bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, maka kegiatan BUMBDes di desa Laksana ini baru hanya memiliki unit simpan pinjam, dan rencana ke depannya yang akan dikembangkan dari BUMDes tersebut yaitu usaha kopi dari hasil perkebunan kopi yang ada di desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung.
Namun diketahui, pada masyarakat desa Laksana masih banyak yang bergantung pada bantuan-bantuan dari luar yang jika dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Sebelum adanya BUMdes, kondisi sosial masyarakat setempat masih kekurangan, banyak masyarakat yang menjadi buruh di desa tetangga bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Dengan adanya BUMdes ini, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi perhatian penting untuk berperan aktif melalui pengelolaan BUMdes yang baik.

Tinjauan Pustaka
1.	Pemberdayaan
Pemberdayaan  diartikan  sebagai  upaya  untuk  memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Sedangkan menurut Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Totok dan Poerwoko, 2017: 26). Pemberdayaan masyarakat juga memiliki strategi agar tidak mengalami kegagalan seperti yang dijelaskan oleh Mubyarto, terdapat beberapa permasalahan dalam usaha masyarakat yang harus diselesaikan, pertama masalah pendanaan, informasi, dan pasar. Kedua, masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat. Ketiga, masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat (Mubyarto, 2003: 281). Oleh karena itu, permasalahan ini harus diatasi dengan beberapa strategi yaitu:
1.	Peningkatan akses, bertujuan mengatasi masalah pendanaan bagi usaha masyarakat, masalah distribusi informasi dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, masalah intermediasi bisnis produk usaha ekonomi masyarakat, pengembangan basis data produk dan informasi pasar.
2.	Peningkatan kapasitas, untuk mengatasi masalah peningkatan SDM dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja usaha ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas dalam penguasaan teknologi dan keterampilan.
3.	Peningkatan produktivitas, sebagai usaha masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usaha ekonomi masyarakat sekaligus perluasan skala usahanya. Beberapa program yang akan dilakukan adalah fasilitas pengembangan usaha mikro, fasilitas berbagai upaya peningkatan produktivitas usaha ekonomi masyarakat.
Selain Mubyarto menurut Suharto, strategi penerapan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan dengan penjelasan sebagai berikut:
1.	Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbu kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat.
2.	Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat dan kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
3.	Penyokongan, memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
4.	Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.
Adapun beberapa program pembinaan berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana berikut:
1.	Pelatihan usaha
	Melalui pelatihan ini, peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan segala macam permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan dari kelompok swadaya masyarakat adalah dengan memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual, sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta, di samping pesertam dapat memiliki pengetahuan teoritis. Dengan melalui pelatihan seperti ini peserta diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan.
2.	Pendampingan
			Pada tahap ini, yaitu ketika usaha itu dijalankan maka calon wirausaha akan didampingi oleh tenaga pendamping yang profesional, befungsi sebagai pengarah maupun sekaligus pembimbing, sehingga kegiatan usaha yang digelutinya benar-benar mampu dan berhasil dikuasai dan dijalankan.
3.	Pemagangan
	Pemagangan  yang  dimaksudkan  adalah  pemagangan  peserta  di  perusahaan  yang berkaitan dengan rencana usaha yang akan dipilihnya. Pemagangan dinilai sangat perlu, karena suasana dan realitas usaha memiliki karateristik yang berbeda dengan dunia pendidikan atau kegiatan di luar usaha. Tanpa adanya pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empirik, maka akan memberikan kesulitan bagi seseorang yang akan memulai usahanya.
4.	Permodalan
Permodalan merupakan aspek penting dalam dunia usaha, sehingga untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil, maka perlu adanya hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lain. Penambahan modal dari lembaga keuangan sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal tetapi untuk modal pengembangan setelah usaha itu sudah dirintis dan menunjukkan prospek cukup baik.
2.	Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes ini, yaitu:
1.	Meningkatkan perekonomian desa
2.	Meningkatkan pendapatan asli desa
3.	Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4.	Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pendesaan.
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) adalah atas prakarsa masyarakat desa.
Pasal 1 Ayat 6 dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Secara khusus dalam UU ini membahas BUM Desa tersebut pada BAB X yang terdiri dari Pasal 87 – 90. Pada pasal 87 point 2 disebutkan BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dan pada point 3 dijelaskan bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang eknomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil usaha BUM Desa menurut Pasal 89 dalam UU tersebut dimanfaatkan untuk:
a.	Pengembangan usaha
b.	Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
Pada pasal 90 pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan :
a.	Memberikan hibah dan atau akses permodalan.
b.	Melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar ; dan 
c.	Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.
Metode
Penelitian ini dilakukan di Desa laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Bungin, 2013: 35). Peneliti menggunakan metode observasi partisipatif dengan berada di tempat penelitian selama kurang lebih satu bulan, serta wawancara dengan informan yang terlibat langsung di dalam proses pemberdayaan .
Hasil dan Pembahasan
1.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)
Proses pemberdayaan masyarakat Desa Laksana (Ibun) yang dilakukan oleh BUMdes Laksana adalah sebagai berikut:
a.	Bantuan Modal
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  dalam  pemberdayaan  ekonomi  yang dilakukan oleh BUMdes Laksana adalah dengan memberikan modal berupa uang maupun barang sesuai kabutuhan kepada masyarakat yang mengajukan kepada BUMdes. Dengan adanya bantuan modal masyarakat dapat membuka usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti konveksi, produksi pengrajin Brondong, Kopi, dan lain sebagainya.
b.	Pemasaran
Hal yang selanjutnya dilakukan oleh BUMdes Laksana dalam pemberdayaan masyarakat adalah menyediakan outlet untuk menampung produk-produk yang diproduksi oleh masyarakat. BUMdes Laksana juga melakukan beberapa metode pemasaran seperti melakukan pameran dalam negeri, memperkenalkan produk dengan cara studi banding ke BUMdes yang lebih maju maupun ke BUMdes lain.
c.	Kekuatan Kelembagaan
Dalam melakukan pemberdayaan perlu adanya lembaga yang mumpuni untuk menjalankan sesuai target yang telah direncanakan. Tanpa sebuah lembaga yang kuat maka akan sulit untuk menguatkan masyarakat yang diberdayakan. Salah satu langkah yang ditempuh oleh BUMdes Laksana dalam menguatkan lembaganya adalah memberikan pelatihan dan studi banding kepada para karyawan terkait dengan pengelolaan serta pengawasan yang ada untuk memantau jalannya sebuah pemberdayaan ekonomi.
d.	Kemitraan Usaha
BUMdes Laksana menjalin kemitraan dengan beberapa BUMdes lain serta organisasi guna menggali potensi yang dimiliki Desa Laksana (Ibun). Dari proses pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMdes Laksana berdirilah beberapa unit usaha, antara lain:
a.	Unit usaha Borondong yang berdiri sejak awal adanya BUMdes ini adalah salah satu cara BUMdes memberikan bantuan modal. Dengan sistem bagi hasil 75:25, 75 untuk pihak pengrajin Borondong dan 25 pihak BUMdes.
b.	Desa wisata, Sesuai dengan Undang-undang No 3 tentang tujuan pendirian BUMdes adalah meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, maka BUMdes Laksana bekerjasama dengan pemerintah desa serta beberapa BUMdes lain mendirikan sebuah wisata yang dinamakan Kawah Kamojang dan Sirkuit sianyar Kamojang.
Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak berhasilnya usaha-usaha tersebut karena Tidak adanya pelatihan usaha untuk para pelaku usaha di bawah naungan BUMdes Laksana sehingga wawasan terhadap dunia usaha kurang menyeluruh dan aktual. Hal ini memicu kegagalan para pelaku usaha yang ada karena melalui pelatihan ini diharapkan dapat mencermati kiat-kiat tertentu dalam dunia usaha sehingga meminimalisir adanya kegagalan dalam mengembangkan usaha.
Bantuan yang diberikan oleh BUMdes tidak memberikan dampak positif jangka panjang namun hanya bertahan beberapa tahun saja. Banyak usaha yang bangkrut, bahkan berhenti beproduksi. Hal ini dikarenakan kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh BUMdes, tidak adanya pelatihan serta pengawasan yang sangat minim terhadap masyarakat. Studi banding yang tujuannya adalah menambah wawasan para pegawai hanya dijadikan ajang jalan-jalan karena mereka menganggap ini adalah satu-satunya apresiasi yang diterima sebagai pegawai BUMdes karena gaji yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat  Melalui Badan  Usaha  Milik Desa (BUMdes)
Dalam proses pemberdayaan melalui BUMDes di Desa Laksana, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor yang mendukung maupun yang menghambat pemberdayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan dijelaskan sebagai berikut:
a.	Faktor pendukung pemberdayaan, merupakan faktor yang mendukung, mendorong, membantu, maupun mempercepat keberhasilan pemberdayaan. Faktor pendukung pemberdayaan sendiri dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:
1.	Faktor pendukung yang berasal dari dalam (internal)
Faktor pendukung yang berasal dari dalam yaitu adanya niat dan semangat individu dalam berusaha. Faktor ini turut menentukan keberhasilan penacapaian hasil. Niat yang kuat akan membuat individu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti pemberdayaan dari awal hingga akhir.
2.	Faktor pendorong dari luar (eksternal)
Faktor pendukung yang berasal dari luar antara lain:
•	Potensi sumber daya alam yang tersedia 
Sumber	daya	alam	yang	melimpah merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki desa Ibun sebagai desa wisata. Potensi alam yang lumayan banyak menjadikan desa Ibun mudah menentukan jenis pemberdayaan apa yang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
•	Dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa
Tidak dipungkiri bahwa dukungan merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat membantu kelancaran pemberdayaan. Adanya dukungan memudahkan dalam menjalin kerjasama dan menekan timbulnya konflik yang mungkin disebabkan akibat perbedaan pendapat.
b.	Faktor penghambat pemberdayaan 
Faktor  penghambat   merupakan faktor yang dapat menghambat atau menjadi kendala dalam proses pemberdayaan. Faktor penghambat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
1.	Faktor penghambat dari dalam (internal) 
Faktor penghambat yang berasal dari dalam yaitu minimnya sumber daya manusia yang mengerti manajemen BUMDes. Pengelola BUMDes saat ini hanya berkisar 5-8 orang dan banyak yang merangkap jabatan. Hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusai yang memiliki pengetahuan mengenai manajemen BUMDes. Jadi para pengurus ini harus bisa membagi waktunya ketika merangkap pekerjaan dengan baik.
2.	Faktor penghambat dari luar (eksternal)
Faktor penghambat yang berasal dari luar antara lain minimnya anggaran dana yang disediakan anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah desa untuk program pemberdayaan BUMDes masih dirasakan kurang karena BUMDes sendiri memiliki anggaran yang sedikit dan harus dibagi lagi megakibatkan unit usaha tidak bisa mengembangkan usahanya secara pesat. Belum lagi masalah akses jalan yang belum baik seluruhnya dan harus diselesaikan agar dapat digunakan oleh wisatawan supaya dapat mengakses tempat wisata.
Kesimpulan
Proses pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan oleh BUMdes Laksana adalah dengan pemberian modal, pemasaran, kemitraan usaha dan kekuatan kelembagaa. Namun ada beberapa unit usaha yang hanya bertahan beberapa tahun saja karena tidak adanya pendampingan. Faktor pendorong terbagi menjadi 2 yaitu faktor pendorong dari dalam (internal) dan faktor pendorong dari luar (eksternal). Faktor pendorong yang berasal dari dalam (internal) yaitu niat dan semangat dari individu dalam berusaha. Niat dan semangat itulah yang dapat menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan. Sedangkan faktor pendorong dari luar (eksternal) yaitu potensi sumber daya alam yang tersedia di wilayah Desa Laksana yang dapat dijadikan sebagai objek wisata dan adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa dalam setiap pengadaan program-program pemberdayaan yang ada.
Sedangkan faktor penghambat yaitu faktor penghambat yang berasal dari dalam (internal) yaitu minimnya sumber daya manusia yang mengetahui pemahaman mengenai manajemen BUMDes sehingga pengelola banyak yang merangkap jabatan. Kemudian, faktor penghambat yang berasal dari luar (eksternal) yaitu minimnya anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah desa yang diakibatkan oleh pembagian ke dalam unit-unit usaha BUMDes yang ada di Desa Laksana. Anggaran dana yang sedikit membuat perkembangan pemberdayaan akan sulit untuk berkembang maju.
Dengan   adanya   pemberdayaan   ekonomi   masyarakat melalui BUMdes Laksana diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa Laksana (Ibun). Oleh untuk selanjutnya, dibutuhkan pendampingan, pelatihan serta pengawasan yang cukup pada setiap usaha dibawah naungan BUMdes sehingga dapat mengontrol jalannya usaha serta memberikan pelatihan ataupun solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada.

Ucapan Terimaksih
Terimakasih kepada Allah Swt atas segala limpahan nikmat dan karunianya, dan terimakasih kepada kedua orang tua kami yang telah berperan dalam memberikan semangat, doa dan dukungan yang tiada henti, serta terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan nasehat serta bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Rujukan
Buku
Agunggunanto, dkk. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Miik Desa (BUMdes). Bisnis, 4(1), 10-13. 
Agung, Nugroho Dendi. 2015. Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015). JESP, 7(2), 3-4. 
Arifah, Lia Kholilatul. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri: Lampung
Cresswell, John W. (2016). RESEARCH DESIGN (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Jaelani, Dian Iskandar. (2014). Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi). Eksyar, 1(1), 2-3. 
Wasistiono, dkk (2018). Administrasi Pemerintahan Desa. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka
Zulkarnain, R (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Ilmu Hukum, 8(3), 4-6. 

Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa